UKG Lebih Baik Diserahkan Provinsi

Guna menghindari terulangnya kembali kekacauan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG), ke depan penyelenggaraannya lebih baik diserahkan ke tingkat provinsi. Hal itu diungkapkan Eka Bahtiar Rifai, salah satu peserta uji kompetensi jenjang SMP di Kabupaten Banyumas, Jumat (28/9).
Menurut dia, kacaunya pelaksanaan uji kompetensi tahap pertama yang digelar akhir Juli lalu lebih disebabkan jumlah peserta yang mengakses server cukup banyak. Akibatnya server tidak bisa dibuka. Bila penyelenggaraannya diserahkan ke masing-masing provinsi atau daerah, lanjut dia, maka jumlah peserta ujian yang akan mengakses server tidak sebanyak saat ditangani pemerintah pusat.
"Dalam UKG tahap pertama lalu, pesertanya seluruh Indonesia. Tapi jika diselenggarakan di tingkat daerah, pesertanya tidak akan terlalu banyak, Selain itu, waktu pelaksanaannya bisa dibuat tidak bersamaan," ujarnya.
Diakui, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan persiapan dari pemerintah provinsi. Di samping itu, diperlukan adanya kepercayaan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang menjadi penyelenggara.
Sementara untuk memberikan bekal kemampuan bagi guru peserta uji kompetensi, menurutnya, perlu adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing kelompok kerja guru. "MKKS atau MGMP dapat mengadakan pelatihan tentang uji kompetensi. Ini dapat membantu guru, khususnya bagi guru yang kurang paham tentang internet," jelasnya.
Kabid Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Banyumas, Siswoyo mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya kekacauan seperti yang terjadi pada saat uji kompetensi tahap pertama.
"Dalam ujian tahap I banyak peserta yang tidak bisa mengakses server, sehingga dalam uji kompetensi tahap kedua nanti pemerintah menerapkan adanya uji coba sebelum ujian," ujarnya. Sumber : www.suaramerdeka.com